Beranda RILIS BERITA Lidik Kasus Akan Laporkan Pelanggaran Wali Nagari Yang Mendukung Salah Satu Paslon...

Lidik Kasus Akan Laporkan Pelanggaran Wali Nagari Yang Mendukung Salah Satu Paslon Dalam Pilkada Sumbar

BERBAGI

Lidikkasus.com,Sumbar:

Lembaga Lidik Kasus akan melaporkan wali nagari di kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat yang diduga mendukung salah satu kandidat dalam pilkada serentak yang akan di laksanakan pada 09/12/2020 mendatang di sumatera barat.

Hasil investigasi Lembaga Lidik Kasus dan pengaduan beberapa masyarakat di temukan adanya beberapa wali nagari yang menggunakan jabatanya untuk mendukung dan meminta dukungan masyarakatnya untuk memilih salah satu paslon kandidat dalam pilkada serentak tersebut.

“DN” nama samaran yang tidak ingin namanya di publikasikan mengatakan bahwa ada wali nagari yang terangan-terangan mengajak kepada masyarakat untuk mendukung salah satu kandidat sambil menunjukan bukti rekaman wali nagari yang di maksud.

Soni ketua umum Lembaga Lidik Kasus akan membuat laporan ke bawaslu terkait adanya dugaan wali nagari yang mendukung salah satu paslon tersebut.

Kita lagi mengunpulkan bukti-bukti lainya seperti bukti rekaman dan bukti percakapan juga photo untuk melengkapi laporan kita nantinya,”ungkap soni.

Karena dalam undang-undang, wali nagari memiliki peran sebagai pihak yang netral,wali nagari/kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, begitupun prangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur Undang-undang NOmor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan wali nagari, Perangkat nagari, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),”terang soni.

 

Terpisah saat LidikKasus konfirmasi dengan ketua bawaslu kabupaten pesisir selatan Erman Wadison terkait adanya dugaan wali nagari yang mendukung salah satu kandidat beliau mengatakan bahwa sudah di atur dalam undang-undang pilkada ada larangan wali nagari untuk baik langsung maupun tidak langsung dalam mendukung salah satu kandidat,”jelasnya.(Team LLK)